Rubrik : Seputar Pasuruan
Guru di Kab. Pasuruan Pertanyakan Tunjangan
2010-07-24 11:44:11 - by : admin

Enam bulan tidak menerima tunjangan profesi membuat para guru di
Kabupaten Pasuruan bertanya-tanya. Terutama guru sertifikasi yang
biasanya mendapat pencairan tunjangan itu tiap triwulan.

Yang
jadi pertanyaan para guru saat ini adalah kapan tunjangan profesi
guru/pendidik (TPP) bisa cair. "Sampai memasuki Juli begini, tunjangan
sertifikasi belum kami terima," keluh Heri, salah satu guru kepada Radar
Bromo
, kemarin.

Tahun ini, tunjangan yang mengucur
dari dana APBN ini memang agak molor dari biasanya. Selama enam bulan
(Januari-Juni), para guru di Kabupaten Pasuruan belum menerima rapelan
tunjangan profesi tersebut. Kondisi ini juga dialami beberapa daerah
lain. "Kalau bisa sebelum lebaran, bisa nggak dicairkan?" tanya Samsu,
guru lainnya.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
(DPKD) Pemkab Pasuruan Syamsul Arifin kemarin menyatakan dana tunjangan
profesi guru sudah turun dari pemerintah pusat. Nilainya mencapai Rp 104
miliar lebih. Dari jumlah itu, tunjangan profesi guru (sertifikasi)
mendapat alokasi sebesar Rp 92 miliar lebih. Sedangkan dana tambahan
penghasilan guru PNS yang belum sertifikasi dialokasikan sebesar Rp 11
miliar lebih.

Syamsul menjelaskan sesuai dengan surat
Kementrian Keuangan (Kemenkeu) yang diterbitkan pada 18 Mei 2010. Surat
bernomor S-376/MK.7/2010 menjelaskan beberapa poin penting. Mulai dari
dasar hukum untuk mencairkan tambahan penghasilan bagi guru PNS.

"Suratnya
memang kami terima Mei. Tapi, dana tunjangan profesi dan tambahan
penghasilan ini baru kami terima Juni 2010 lalu," terang Syamsul saat
kemarin ditemui di ruang kerjanya didampingi salah satu Kabidnya, Dwi
Atmaji. "Dana ini sudah ready. Tapi, pencairannya harus melalui
prosedur," imbuhnya.

Ada beberapa prosedur yang harus
dilalui sebagaimana dicetuskan dalam surat Kemenkeu. Salah satu
bunyinya, "Dalam hal dana belum dianggarkan dalam APBD 2010, Pemda
dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah (Bupati) tentang penjabaran
APBD dengan memberitahu pimpinan DPR/DPRD
".

Menurut
Syamsul, ada dua hal yang perlu dicermati dalam pencairan dana tunjangan
profesi guru ini. Sejak dana ini ditransfer dari APBN ke APBD, maka
langkah pertama adalaha melakukan perubahan peraturan Bupati. Langkah
ini dilakukan, karena dana pusat ini turun setelah pembahasan APBD 2010
selesai dilakukan. "Perubahan peraturan Bupati sudah kami siapkan,"
ujarnya.

Setelah melakukan perubahan peraturan Bupati,
pihak Pemda (dalam hal ini DPKD) akan melakukan pemberitahuan ke
pimpinan DPRD. "Jadi sifatnya bukan keputusan. Tapi, di surat ini cukup
memberitahukan saja. Karena ini adalah memang hak guru," tegas Syamsul.

Surat
pemberitahuan ke pimpinan DPRD, lanjutnya juga sudah dibuat.
Rencananya, surat itu akan dilayangkan minggu depan. Setelah
diberitahukan, pemkab juga akan melaporkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran (LRA). Termasuk tentang laporan tunjangan profesi pendidik ini.


Hanya Syamsul belum bisa memastikan kapan pencairan dilakukan.
Oleh karena itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan
sebagai leading sector pencairan. Termasuk dalam alokasi data
teknis si penerima tunjangan profesi dan tambahan penghasilan.

Rencananya
pencairan akan dilakukan melalui rekening masing-masing. "Di surat ini
juga disebutkan, data penerima tunjangan dilaporkan sebanyak dua kali.
Yakni, data sementara dalam kurun Januari-Juli. Sedangkan, untuk
pragnosa definitif dilaporkan Oktober 2010," tegasnya.

Sementara,
Kepala Dinas Pendidikan Edie Sasmito mengaku sudah berkoordinasi dengan
pihak DPKD. Data penerima rapelan tunjangan sertifikasi ini terhitung
mulai peserta sertifikasi 2006 sampai 2009. "Kalau kami hanya menyiapkan
data-data yang dibutuhkan DPKD. Jumlah peserta sertifikasi yang PNS dan
masuk ke saya, lebih dari 4.000 orang," tegas Edie, kemarin.

Soal
kapan cair, Edie menyerahkan persoalan itu pada prosedur yang berlaku.
Jika prosedur sudah dilalui lebih cepat, maka hak guru juga bisa didapat
lebih cepat. "Termasuk masalah nominal, nanti akan kami sesuaikan
dengan kalkulasi yang matang. Jadi pembagian pada jumlah guru penerima
tunjangannya biar lebih adil," imbuhnya.

Ketua Komisi D, Aida
Fitriati menegaskan jika dana yang sudah tersedia, sebaiknya bisa
disalurkan pada yang berhak menerima. "Kalau itu memang haknya guru,
sesegera mungkin bisa dicairkan. Tentu saja, mekanisme pencairan juga
tidak boleh dilupakan," tegas Neg Fitri, panggilan karibnya, kemarin.

Persoalan
tunjangan sertifikasi agak berbeda dengan BOSDA. Sama-sama dana sudah ready ke pos APBD, namun belum bisa dicairkan. Kalau BOSDA karena masih ada
pembaharuan data dari masing-masing madin. "Tapi, kalau sertifikasi ini
kan sudah memang haknya. Jadi, kalau memang semua dana sudah siap,
sebaiknya diserahkan pada guru yang berhak menerima," tegasnya. (jawapos.com)

: http://www.pasuruan.info
Versi Online : http://www.pasuruan.info/article/2727/guru-di-kab-pasuruan-pertanyakan-tunjangan.html