Guru di Kab. Pasuruan Pertanyakan Tunjangan

Sabtu, 24 Juli 2010 11:44:11 - oleh : admin

Guru di Kab. Pasuruan Pertanyakan Tunjangan

Enam bulan tidak menerima tunjangan profesi membuat para guru di Kabupaten Pasuruan bertanya-tanya. Terutama guru sertifikasi yang biasanya mendapat pencairan tunjangan itu tiap triwulan.

Yang jadi pertanyaan para guru saat ini adalah kapan tunjangan profesi guru/pendidik (TPP) bisa cair. "Sampai memasuki Juli begini, tunjangan sertifikasi belum kami terima," keluh Heri, salah satu guru kepada Radar Bromo, kemarin.

Tahun ini, tunjangan yang mengucur dari dana APBN ini memang agak molor dari biasanya. Selama enam bulan (Januari-Juni), para guru di Kabupaten Pasuruan belum menerima rapelan tunjangan profesi tersebut. Kondisi ini juga dialami beberapa daerah lain. "Kalau bisa sebelum lebaran, bisa nggak dicairkan?" tanya Samsu, guru lainnya.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Pemkab Pasuruan Syamsul Arifin kemarin menyatakan dana tunjangan profesi guru sudah turun dari pemerintah pusat. Nilainya mencapai Rp 104 miliar lebih. Dari jumlah itu, tunjangan profesi guru (sertifikasi) mendapat alokasi sebesar Rp 92 miliar lebih. Sedangkan dana tambahan penghasilan guru PNS yang belum sertifikasi dialokasikan sebesar Rp 11 miliar lebih.

Syamsul menjelaskan sesuai dengan surat Kementrian Keuangan (Kemenkeu) yang diterbitkan pada 18 Mei 2010. Surat bernomor S-376/MK.7/2010 menjelaskan beberapa poin penting. Mulai dari dasar hukum untuk mencairkan tambahan penghasilan bagi guru PNS.

"Suratnya memang kami terima Mei. Tapi, dana tunjangan profesi dan tambahan penghasilan ini baru kami terima Juni 2010 lalu," terang Syamsul saat kemarin ditemui di ruang kerjanya didampingi salah satu Kabidnya, Dwi Atmaji. "Dana ini sudah ready. Tapi, pencairannya harus melalui prosedur," imbuhnya.

Ada beberapa prosedur yang harus dilalui sebagaimana dicetuskan dalam surat Kemenkeu. Salah satu bunyinya, "Dalam hal dana belum dianggarkan dalam APBD 2010, Pemda dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah (Bupati) tentang penjabaran APBD dengan memberitahu pimpinan DPR/DPRD".

Menurut Syamsul, ada dua hal yang perlu dicermati dalam pencairan dana tunjangan profesi guru ini. Sejak dana ini ditransfer dari APBN ke APBD, maka langkah pertama adalaha melakukan perubahan peraturan Bupati. Langkah ini dilakukan, karena dana pusat ini turun setelah pembahasan APBD 2010 selesai dilakukan. "Perubahan peraturan Bupati sudah kami siapkan," ujarnya.

Setelah melakukan perubahan peraturan Bupati, pihak Pemda (dalam hal ini DPKD) akan melakukan pemberitahuan ke pimpinan DPRD. "Jadi sifatnya bukan keputusan. Tapi, di surat ini cukup memberitahukan saja. Karena ini adalah memang hak guru," tegas Syamsul.

Surat pemberitahuan ke pimpinan DPRD, lanjutnya juga sudah dibuat. Rencananya, surat itu akan dilayangkan minggu depan. Setelah diberitahukan, pemkab juga akan melaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Termasuk tentang laporan tunjangan profesi pendidik ini.

Hanya Syamsul belum bisa memastikan kapan pencairan dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan sebagai leading sector pencairan. Termasuk dalam alokasi data teknis si penerima tunjangan profesi dan tambahan penghasilan.

Rencananya pencairan akan dilakukan melalui rekening masing-masing. "Di surat ini juga disebutkan, data penerima tunjangan dilaporkan sebanyak dua kali. Yakni, data sementara dalam kurun Januari-Juli. Sedangkan, untuk pragnosa definitif dilaporkan Oktober 2010," tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Edie Sasmito mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak DPKD. Data penerima rapelan tunjangan sertifikasi ini terhitung mulai peserta sertifikasi 2006 sampai 2009. "Kalau kami hanya menyiapkan data-data yang dibutuhkan DPKD. Jumlah peserta sertifikasi yang PNS dan masuk ke saya, lebih dari 4.000 orang," tegas Edie, kemarin.

Soal kapan cair, Edie menyerahkan persoalan itu pada prosedur yang berlaku. Jika prosedur sudah dilalui lebih cepat, maka hak guru juga bisa didapat lebih cepat. "Termasuk masalah nominal, nanti akan kami sesuaikan dengan kalkulasi yang matang. Jadi pembagian pada jumlah guru penerima tunjangannya biar lebih adil," imbuhnya.

Ketua Komisi D, Aida Fitriati menegaskan jika dana yang sudah tersedia, sebaiknya bisa disalurkan pada yang berhak menerima. "Kalau itu memang haknya guru, sesegera mungkin bisa dicairkan. Tentu saja, mekanisme pencairan juga tidak boleh dilupakan," tegas Neg Fitri, panggilan karibnya, kemarin.

Persoalan tunjangan sertifikasi agak berbeda dengan BOSDA. Sama-sama dana sudah ready ke pos APBD, namun belum bisa dicairkan. Kalau BOSDA karena masih ada pembaharuan data dari masing-masing madin. "Tapi, kalau sertifikasi ini kan sudah memang haknya. Jadi, kalau memang semua dana sudah siap, sebaiknya diserahkan pada guru yang berhak menerima," tegasnya. (jawapos.com)

| More

Berita "Seputar Pasuruan" Lainnya

Pasuruan Kota

Kamis, 21 November 2013 11:09:58

UMK 2014 Ditetapkan, Buruh Tak Puas & Ancam Demo Lagi

Pasuruan - Gubernur Jawa Timur Soekarwo akhirnya menetapkan upah mini...

Rabu, 12 Juni 2013 17:47:13

Raih Adipura Keempat, Kota Pasuruan Pawai Keliling

Pasuruan - Raih piala Adipura empat kali berturut-turut, Pemkot Pasuru...

Rabu, 24 April 2013 07:39:17

Peringati Hari Kartini, Keliling Kota Pasuruan

PASURUAN - Peringatan Hari Kartini yang jatuh setiap 21 april, dimakna...

Kamis, 4 April 2013 12:39:06

Polres Pasuruan Kota Bentuk Tim Patroli Sambang

Pasuruan - Polres Pasuruan Kota melaunching Tim Patroli Sambang, Rabu ...